Definisi, Manfaat, Fungsi, Tujuan SEKTOR PUBLIK

A.    Konsep Anggaran Sektor Publik

Proses penyusunan anggaran seringkali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat. Contohnya saja Pidato Presiden setiap bulan Agustus mengenai Nota Keuangan dan Rancangan APBN. Peristiwa ini selalu menjadi indikator perekonomian negara selama satu tahun ke depan. Dan seringkali APBN menjadi alat politik.

Menurut Governmental Accounting Standarts Board (GASB), anggaran/budget merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Dalam sektor publik, anggaran menjadi rahasia publik yang wajib untuk dikritik dan didiskusikan. Anggaran sebagai bentuk pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program pemerintah.

Lebih lanjut, penganggaran sektor publik sendiri mempelajari tentang proses penentuan jumlah alokasi dana untuk  setiap program yang direncanakan dalam satuan moneter. Tahap ini menjadi sangat penting, karena ketidakefektifan pada kinerja dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Dalam anggaran sektor publik, aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntanbilitas publik akan menjadi efektif jika diawasi lembaga pengawas khusus yang mengontrol aspek-aspek tersebut.

B.     Pengertian dan Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Dalam arti sempit anggaran sektor publik memiliki pengertian sebagai dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi. Sedangkan dalam arti luas, anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran menjelaskan tentang estimasi mengenai hal-hal yang akan dilakukan organisasi pada periode yang akan datang. Singkatnya,anggaran menceritakan secara finansial terkait biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran) dan bagaimana cara untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Menurut Freeman, anggaran dijelaskan sebagai proses yang dilakukan organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya dalam kebutuhan yang tidak terbatas. Organisasi sektor publik mungkin ingin memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tapi seringkali terkendala oleh sumber daya yang terbatas. Hal ini mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi politik.

Semua aspek kehidupan masyarakat tidak termasuk dalam anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik hanya terkait dengan hal-hal yang membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya agar terjamin secara layak. Anggaran yang dibuat pemerintah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Anggaran adalah alat utama kebijakan fiskal. Dan juga sebagai alat ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik harus menggambarkan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah.

Anggaran sektor publik menjadi alat bagi pemerintah dalam mengarahkan pembangunan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resource), pilihan (choice), dan trade off juga menjadi point penting dalam anggaran sektor publik. Dalam bidang pemerintahan, anggaran menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Hal ini menunjukkan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

C.    Fungsi Anggaran Sektor Publik

Ada beberapa fungsi Anggaran Sektor Publik yaitu :

1)        Anggaran sebagai alat perencanaan (planning tool)

Anggaran sektor publik sebagai alat perencanaan, dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dan harus dilakukan oleh pemerintah, banyaknya biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh di akhir periode. Anggaran ini digunakan untuk merumuskan tujuan atau sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, mengalokasikan dana pada berbagai program kegiatan yang telah disusun, dan menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2)        Anggaran sebagai alat pengendalian (control tool)

Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran ada untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif. Dan sebagai instrumen pengendalian, anggaran digunakan untuk menghindari over-spending, underspending, dan salah sasaran (misappropriation) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan prioritas. Anggaran juga digunakan untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program pemerintah.

Pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan cara, antara lain: (a) membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan, (b) menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable variances), (c) menemukan penyebab yang dapat dikendalikan  (controllable) dan tidak dapat dikendalikan (uncontrollable), serta (d) merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

3)        Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (fiscal tool)

Anggaran menunjukkan arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran mendorong, menfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam kebijakan fiskal pemerintah, anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4)        Anggaran sebagai alat politik (political tool)

Dalam sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition skill, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Kegagalan dalam mewujudkan apa yang telah direncanakan dapat menjatuhkan kepimpinan maupun kredibilitas pemerintah.

5)        Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (coordination and communication tool)

Anggaran yang dibuat harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Setiap unit kerja pemerintahan harus terlibat dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Anggaran yang telah dibuat  dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. 

6)        Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (performance measurement tool)

Kinerja eksekutif dapat dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Apakah eksekutif dapat mencapai target-target yang dijanjikannya di awal jabatan? Jadi, dengan adanya anggaran, lingkungan eksekutif dapat lebih terkendali dan kinerja eksekutif juga dapat terukur. Hal ini merupakan komitmen dari budget holder kepada pemberi kuasa.

7)        Anggaran sebagai alat motivasi (motivation tool)

Anggaran yang dibuat harus bersifat challenging but attainable atau demanding but achieveable untuk memotivasi para pembuat anggaran. Sehingga para manajer dan staf dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8)        Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (public sphere)

Anggaran publik harus melibatkan banyak kalangan seperti kabinet, birokrat, DPR/DPRD, LSM, Perguruan Tinggi, masyarakat, dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Dengan adanya keterlibatan semua elemen tersebut anggaran publik akan menciptakan ruang publik. Kelompok yang terorganisir akan menuntut pencapaian target dari anggaran tersebut. Sementara kelompok yang tidak terorganisir akan menyerahkan keseluruhan pencapaian anggaran kepada pemerintah.

D.    Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik terdiri dari :

1)        Anggaran Operasional (operation/recurrent budget)

Anggaran operasional berisi perencanaan tentang kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang termasuk dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin (recurrent expenditure) merupakan pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset pemerintah. Contoh anggaran operasional adalah Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan.

2)        Anggaran Modal/Investasi (capital/investment budget)

Belanja investasi/modal manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran  dan menambah aset atau kekayaan pemerintah, serta menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Anggaran menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap. Meskipun demikian, pemerintah tidak mungkin untuk memenuhi permintaan seluruh stakeholder. Pemerintah harus memiliki prioritas untuk menggunakan finansial yang dikuasainya dengan syarat untuk kepentingan publik.

E.     Prinsip – Prinsip Anggaran Sektor Publik

Prinsip – Prinsip Anggaran Sektor Publik Meliputi :

1)        Otorisasi oleh legislative

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggran tersebut.

2)        Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non – budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

3)        Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum.

4)        Nondiscretionary appropriation

Jumlah yang disetujui oleh legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

5)        Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan atau multitahunan.

6)        Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong – kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.

7)        Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.

8)        Diketahui publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

F.     Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program – program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program – program tersebut dibiayai. Proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu :

a)      Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.

b)      Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.

c)      Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.

d)     Meningkatkan transparasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Faktor dominan  yang terdapat dalam proses penganggaran adalah :

a)      Tujuan dan target yang hendak dicapai.

b)      Ketersediaan sumber daya (faktor – faktor produksi yang dimiliki pemerintah).

c)      Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.

d)     Faktor – faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti : munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya.

Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu :

a)      Aspek penganggaran

b)      Aspek akuntansi

c)      Aspek pengendalian

d)     Aspek auditing

G.    Prinsip – Prinsip Pokok Dalam Siklus Anggaran

Richard Musgrave seperti yang dikutip Coe (1989) mengidentifikasi tiga pertimbangan ekonomis mengapa pemerintah perlu “terlibat” dalam “bisnis” pengadaan barang dan jasa bagi masyarakat. Ketiga pertimbangan ekonomis tersebut adalah stabilisasi ekonomi, retribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya. Ketiga hal tersebut saling terkait karena pada umumnya sektor swasta hanya menyediakan “pure public goods” dan “partial public goods”. Stabilisasi ekonomi dan retribusi pendapatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan alokasi sumber daya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena ketiga pertimbangan itulah anggaran diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran dana dalam rangka pencapaian tujuan akhir pemerintah.

Kapabilitas dan efektivitas pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian keuangan saat ini masih terlalu lemah. Lembaga – lembaga pemerintah belum menjalankan fungsi dan perannya secara efisien, dan pemborosan merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai departemen pemerintahan. Kondisi ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk setiap kegiatan adalah pendekatan incrementalism yang didasarkan pada perubahan satu atau lebih variable yang bersifat umum, seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk dan analisis untuk mengetahui struktur, komponen, dan tingkat biaya untuk setiap kegiatan masih sedikit sekali dilakukan. Padahal studi seperti ini akan menjamin teridentifikasinya jumlah kebutuhan alokasi dana yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan riil dari seluruh kegiatan.

Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya underfinancing atau overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. Situasi ini menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana pada anggaran yang pada dasarnya merupakan dana publik habis dibelanjakan. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini cenderung memperlemah peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator, dan entrepreneur dalam proses pembangunan.

Prinsip – prinsip dan mekanisme penganggaran antara sektor publik dengan sektor swasta relatif tidak berbeda. Siklus anggaran meliputi 4 tahap yang terdiri atas:

1)      Tahap persiapan anggaran (preparation)

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu harus dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnyafaktor “uncertainty” (tingkat ketidakpastian)yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran.

Besarnya mata anggaran pada suatu anggaran yang menggunakan “line-item budgeting” akan berbeda pada “input-output budgeting”, “program budgeting” atau “zero based budgeting”.

Di Indonesia, proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada pendekatan bottom-up planning dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Arahan kebijakan pembangunan pembangunan pemerintah pusat tertuang dalam dokumen perencanaan berupa GBHN, Program Pembangunan Nasional (PROPE NAS), Rencana Strategis (RESENTRA), dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA). Sinkronisasi perencanaan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat dengan perencanaan pembangunan daerah sejak spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 105 dan 108 Tahun 2000. Pada pemerintah pusat, perencanaan pembangunan dimulai dari peyusunan PROPENAS yang merupakan operasionalisasi GBHN. PROPERNAS tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk RESENTRA. Berdasarkan PROPERNAS dan RESENRA serta analisis fiscal dan makro ekonomi,kemudian dibuat persiapan APBN dan REPETA. Sementara itu, di tingkat daerah (propinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 pemerintah daerah disyaratkan untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas PROPEDA (RENSTRADA). Dokumen  perencanaan daerah tersebut diupayakan tidak menyimpang dari PROPENAS dan RENSTRA yang dibuat pemerintah pusat. Dalam PROPEDA dimungkinkan adanya penekanan prioritas program pembangunan yang berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah. PROPEDA (RENSTRADA) dibuat oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD dalam kerangka waktu lima tahun yang kemudian dijabarkan pelaksanaannya  dalam  kerangka tahunan. Penjabaran rencana  strategis  jangka panjang dalam REPETADA tersebut dilengkapi dengan:

a)           Pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari hasil evaluasi kinerja pemerintahdaerah pada periode sebelumnya.

b)          Masukan-masukan dan aspirasi masyarakat.

c)           Pengkajian kondisi yang saat ini terjadi, sehingga bisa diketahui kekuatan,kelemahan, peluang dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

2)      Tahap ratifikasi (approval/ratification)

Tahap berikutnya adalah budget ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki “managerial skill” namun juga harus mempunyai “ political skill” salesmanship´dan ‘coalition building’ yang memadai. Integritas dan kesiapan mentalyang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini.

3)      Tahap implementasi (implementation)

(Budget Implementation) Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan public dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusuanan anggaran periode berikutnya.

4)      Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting & evaluation)

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasionalanggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntanbilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting  and evaluation tidak akan menemui banyak masalah.

Dalam buku Dedi Nurdiawan, siklus pembuatan anggaran terbagi 5 tahapan yaitu:

a)      Persiapan (preparation)

Pada tahap ini, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Kemudian masing – masing unit dipemerintahan mengajukan anggaran yang selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Setelah ditelaah dan diadakan dengar pendapat ke semua unit, anggaran ini akan disetujui oleh kepala pemerintahan.

b)      Persetujuan lembaga legislatif (legislative enactment)

Anggaran diajukan ke lembaga legislative untuk mendapatkan persetujuan. Lembaga legislative terutama komite anggaran akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan – pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Dan sebelum lembaga legislative menyetujui atau menolaknya diadakan dengar pendapat (public hearing).

c)      Administrasi (administration)

Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai baik pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Bersamaan dengan tahap pelaksanaan ini dilakukan pula proses administrasi anggaran yang meliputi pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.

d)     Pelaporan (reporting)

Pada akhir periode atau pada waktu – waktu tertentu yang ditetapkan dilakukan pelaporan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan.

e)      Pemeriksaan (post - audit)

Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran kemudian diperiksa/diaudit oleh lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan akan menjdi masukan atau umpan balik (feedback) untuk proses penyusunan periode berikutnya.

H.    Perkembangan Anggaran Sektor Publik

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrument kebijakan multi fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang sesuai dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor  publik. Secara garis besar ada dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar, yaitu :

·      Anggaran tradisional atau anggaran konvensional

·      New public management

1)      Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini yaitu: (a) Cara penyusunan anggaran didasarkan atas pendekatan incrementalism dan (b) Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item. Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah cenderung sentralistis, bersifat spesifikasi, tahunan, dan mengggunakan prinsip anggaran bruto.

a)      Incrementalism

Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat incrementalism yaitu hanya menambah/mengurangi jumlah rupiah pada item anggaran yang ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.Masalah utama anggaran tradisional adalah berkaitan dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money.

Konsep ekonomi, efesiensi dan efektivitas sering tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan ketiadaan perhatian pada konsep value for money ini, sering kali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.Anggaran tradisional cenderung menggunakan konsep historic cost of service.

Akibat digunakannya harga pokok pelayanan historis tersebut adalah suatu item, program, atau kegiatan akan muncul lagi dalam anggaran tahun berikutnya meski item tersebut sudah tidak dibutuhkan. Perubahan anggaran hanya menyentuh jumlah nominal rupiah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan lainnya.

b)      Line-item

Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-item yang didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran.Metode line-item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dalam periode sekarang. Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran.

Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintah atasan, pendapatan dari pajak,atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja barang, dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan.

Kelemahan Anggaran Tradisional

Beberapa kelemahan anggaran tradisional antara lain:

·         Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan denganrencana pembangunan jangka panjang.

·         Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernahditeliti secara menyeluruh efektivitasnya.

·         Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkananggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakandan pilihan sumberdaya, atau memonitor kinerja.

·         Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secarakeseluruhan sulit dicapai.

·         Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.

·         Anggaran tradisional bersifat tahunan

·         Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack.

·         Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran.

Aliran informasi (sistem informasi financial yang tdak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.

2)       Anggaran Publik Dengan Pendekatan Npm

Era New Public Management

Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik menjadi model sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public Management.

Pada tahun 1980-an model New Public Management mulai dikenal dan kembali populer tahun 1990-an.  New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender.

Salah satu model pemerintahan di era New Public Management adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep “reinventing government”. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah:

1)        Pemerintahan Katalis : fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya (producing). Produksi pelayanan publik oleh pemerintah harus dijadikan sebagai pengecualian, dan bukan keharusan, pemerintah hanya memproduksi pelayanan publik yang belum dapat dilakukan oleh pihak non-pemerintah.

2)        Pemerintah Milik Masyarakat : memberdayakan masyarakat daripada melayani. Pemerintah sebaiknya memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (self-help community).

3)        Pemerintah Yang Kompetitif : menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya.

4)        Pemerintah Yang Digerakkan Oleh Misi : mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.

5)        Pemerintah Yang Berorientasi Hasil : membiayai hasil bukan masukan. Pada pemerintah tradisional, besarnya alokasi anggaran pada suatu unit kerja ditentukan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi. Semakin kompleks masalah yang dihadapi, semakin besar pula dana yang dialokasikan.

6)        Pemerintah Berorientasi Pada Pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Pemerintah tradisional seringkali salah dalam mengidentifikasikan pelanggannya. Penerimaan pajak memang dari masyarakat dan dunia usaha, tetapi pemanfaatannya harus disetujui oleh DPR/DPRD. Akibatnya, pemerintah seringkali menganggap bahwa DPR/DPRD dan semua pejabat yang ikut dalam pembahasan anggaran adalah pelanggannya.

7)        Pemerintahan Wirausaha : mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. Pemerintah daerah wirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatan, misalnya: BPS dan Bappeda, yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian (BUMN/BUMD) pemberian hak guna usaha yang menarik kepada para pengusaha dan masyarakat, seperti misalnya penyertaan modal, dan lain-lain.

8)        Pemerintah Antisipatif : berupaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah tradisonal yang birokratis memusatkan diri pada produksi pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik.

9)        Pemerintah Desentralisasi : dari hierarkhi menuju partisipatif dan tim kerja. Pada saat sekarang perkembangan teknologi sudah sangat maju, kebutuhan/ keinginan masyarakat dan bisnis sudah semakin kompleks, dan staf pemerintah sudah banyak yang berpendidikan tinggi. Sekarang ini, pengambilan keputusan harus digeser ke tangan masyarakat, asosiasi-asosiasi, pelanggan, dan lembaga swadaya masyarakat.

10)    Pemerintah Berorientasi Pada (Mekanisme) Pasar : mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan). Ada dua cara alokasi sumberdaya, yaitu mekanisme pasar dan mekanisme administratif. Dari keduanya, mekanisme pasar terbukti sebagai yang terbaik dalam mengalokasi sumberdaya. Pemerintah tradisional menggunakan mekanisme administratif yaitu menggunakan perintah dan pengendalian, mengeluarkan prosedur dan definisi baku dan kemudian memerintahkan orang untuk melaksanakannya (sesuai dengan prosedur tersebut). Pemerintah wirausaha menggunakan mekanisme pasar yaitu tidak memerintahkan dan mengawasi tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat.

Munculnya konsep NPM berpengaruh langsung terhadap konsep anggaran publik. Salah satu pengaruhnya adalah terjadinya perubahan sistem anggaran dari model anggaran tradisional menjadi anggaran yang lebih berorientasi pada kinerja.

PENUTUP

Kesimpulan

Penganggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi sektor publik. Anggaran politik penting sebab anggaran membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiscal pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan perpajakan. Dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang penting lagi, anggaran merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik.

Anggaran publik terdiri dari anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional adalah pengeluaran yang dilakukan secara rutin dan tidak menambah kekayaan serta manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran. Sedangkan anggaran modal manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan menambah kekayaan.

Dalam menyusun anggaran sektor publik terdapat 2 pendekatan, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan New Public Management. Pendekatan tradisional memiliki ciri utama line – item dan incrementaism. Pendekatan NPM dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari system tradisional. Anggaran dengan pendekatan NPM terdiri dari beberapa jenis, yaitu anggaran kinerja, ZBB, dan PPBS. Beberapa jenis anggaran tersebut perlu dikaji lebih mendalam sebelum diaplikasikan, karena pada masing – masing jenis anggaran tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Penerapan system anggaran perlu mempertimbangkan aspek social, kultural, dan kesiapan teknologi yang dimiliki oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.